Fraksi Golkar DPRD Kutim Apresiasi Pemerintah Daerah Terkait Rancangan APBD 2025
Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna, menyampaikan pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Suryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Dalam penyampaiannya, Hasna mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Rancangan APBD TA 2025 kepada DPRD pada tanggal 21 November 2024.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 November 2024,” ujar Hasna.
Dalam kesempatan tersebut, Hasna juga menyampaikan bahwa penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan tahapan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada tanggal 13 Agustus 2024. Tahapan ini menandai awal dari penyusunan anggaran untuk tahun 2025.
“Secara ketentuan, sudah sesuai dengan perundang-undangan. Namun tahapan waktu penyampaian, pembahasan serta persetujuan bersama rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, yakni 6 hari menjelang batas akhir persetujuan bersama,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan APBD, yang akan menentukan arah pembangunan Kutai Timur di tahun mendatang. Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.(Adl/ja/Adv)
