Bujurnews – Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, dilaporkan telah menggelontorkan USD 259 juta atau sekitar Rp 4,1 triliun untuk mendukung kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2024. Informasi ini terungkap dalam laporan terbaru yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC), menunjukkan keterlibatan besar Musk dalam kampanye Trump.
Menurut Reuters, sebagian besar dana tersebut, yakni USD 239 juta, disalurkan ke America PAC, sebuah super PAC yang dirancang untuk memperkuat daya tarik Trump terhadap pemilih. Selain itu, Musk juga menyumbang USD 20 juta kepada RBG PAC, sebuah organisasi yang bertujuan meredam kekhawatiran publik terkait isu aborsi. RBG PAC mengambil nama dari Ruth Bader Ginsburg, mendiang Hakim Agung AS yang dikenal sebagai pendukung hak-hak aborsi, dalam upaya menjangkau kelompok pemilih moderat.
Peran Musk tidak hanya terbatas pada dukungan finansial. Ia juga dilibatkan sebagai penasihat dalam tim transisi Trump, bersama Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha sekaligus mantan kandidat presiden Partai Republik. Keduanya memimpin gugus tugas untuk merancang strategi pengurangan pengeluaran pemerintah dan penyederhanaan regulasi. Pada akhir Oktober, Musk dan Ramaswamy bahkan bertemu dengan anggota parlemen di Capitol Hill untuk mempresentasikan rencana pemotongan anggaran besar-besaran yang diajukan oleh Trump.
Keterlibatan Musk dalam politik Gedung Putih ini semakin memperkuat posisinya sebagai sekutu strategis Trump, sekaligus menunjukkan pengaruhnya yang semakin luas di panggung politik Amerika Serikat. Langkah ini memicu beragam respons, mulai dari pujian sebagai wujud dukungan terhadap efisiensi pemerintahan hingga kritik karena dianggap berisiko mencampurkan kepentingan bisnis dengan politik.
Sementara itu, pengamat politik melihat dukungan finansial dan strategis dari tokoh seperti Musk sebagai upaya untuk menjamin kebijakan pemerintah yang lebih ramah terhadap sektor teknologi dan inovasi. Dengan latar belakangnya sebagai inovator, Musk dianggap memiliki kepentingan untuk mendorong regulasi yang mempermudah pengembangan teknologi tinggi di Amerika.
Namun, keterlibatan langsung seorang miliarder dalam pemilihan presiden memicu perdebatan baru mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam proses politik. Banyak pihak kini menantikan bagaimana peran Musk akan berkembang seiring pemerintahan Trump, jika kembali terpilih, menjalankan agenda yang didukungnya. (ape)
