Bujurnews – Tata kelola keuangan PT Laut Bontang Bersinar (LBB), anak usaha Perumda AUJ Bontang, kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendesak pemerintah kota segera mengevaluasi dan mencopot Direktur PT LBB, Lien Sikin.
Heri menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola Pelabuhan Loktuan tersebut telah bermasalah selama hampir dua tahun dengan penunggakan gaji karyawan. Kondisi ini dinilai mencerminkan buruknya manajemen perusahaan.
“Ini bukan pertama kalinya terjadi. Sudah dua tahun seperti ini, tapi dibiarkan terus. Kenapa tidak berani dievaluasi? Disnaker harus tegas, jangan sampai perusahaan merasa kebal hukum,” tegas Heri dalam wawancara dengan Klik Kaltim, Jumat (25/10/2024).
Selain meminta tindakan tegas dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Heri juga mempertanyakan peran Dewan Pengawas dan Pimpinan Perumda AUJ. Ia menilai bahwa seharusnya masalah seperti ini tidak terus berulang tanpa ada solusi konkret.
“Sebelum saya menjabat sampai sekarang, masalah PT LBB ini tidak ada perubahan. Kalau begini terus, evaluasi itu sangat mendesak,” tambahnya.
Penunggakan gaji karyawan PT LBB bukanlah hal baru. Bahkan, dalam laporan terakhir, gaji karyawan telah menunggak selama tiga bulan, ditambah dengan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan yang juga belum dibayarkan. Kondisi ini memicu keresahan tidak hanya di kalangan karyawan tetapi juga masyarakat sekitar.
Heri berharap desakannya bisa menjadi pemantik untuk langkah konkret dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, perusahaan dapat dikelola lebih profesional, dan hak-hak pekerja kembali terlindungi. (ape/adv)
