Fraksi Demokrat Tegaskan Dukungan untuk RPJMD, Soroti Pemerataan dan Transparansi
Bujurnews, Kutai Timur — Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menegaskan dukungannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025–2029, seraya menyampaikan sejumlah catatan penting guna memastikan dokumen tersebut menjadi panduan pembangunan yang konkret dan berdampak luas.
Dalam pandangan resminya yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD, Selasa (15/7/2025), Fraksi Demokrat menilai RPJMD yang diajukan pemerintah daerah telah melalui proses penyusunan yang terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan.
“Dokumen ini tidak lahir dari ruang hampa. Penyusunannya melibatkan masyarakat, akademisi, hingga perangkat daerah. Ini cerminan dari proses perencanaan yang inklusif dan berjangka panjang,” ungkap Bachok Riandi, Anggota DPRD Kutim Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna.
Salah satu poin penting yang mendapat apresiasi Fraksi Demokrat adalah keterlibatan lembaga akademik seperti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan OBM dalam proses perumusan RPJMD. Hal ini dinilai menambah bobot ilmiah dan objektivitas kebijakan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tersebut.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat melihat bahwa visi “Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” mampu menggambarkan arah pembangunan yang responsif terhadap tantangan global dan lokal dari persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, hingga krisis lingkungan.
Namun, dukungan yang diberikan tidak datang tanpa syarat. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pelaksanaan program yang terukur dan berbasis data mutakhir.
Fraksi tersebut menuntut agar indikator kinerja utama (IKU) dirumuskan dengan jelas, serta setiap program dapat dinilai keberhasilannya secara transparan.
“Kami tidak ingin program hanya berhenti di atas kertas. Perlu ada pemetaan pembangunan yang menjawab kebutuhan riil, khususnya di daerah pesisir dan pedalaman yang seringkali luput dari sorotan,” ujar Bachok.
Selain itu, Program unggulan yang terangkum dalam tiga pilar utama, Desa Hebat, Kota Hebat, dan Pemerintahan Hebat juga turut mendapat perhatian.
Fraksi Demokrat menilai 50 program prioritas yang ditetapkan memiliki potensi besar jika pelaksanaannya konsisten dan berbasis evaluasi berkelanjutan.
Di sektor ekonomi, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk fokus pada penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, serta optimalisasi aset daerah. Skema pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan berbasis desa menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan.
Kemudian, Fraksi Demokrat menekankan urgensi reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam layanan publik hingga ke tingkat desa. Mereka juga mendesak agar isu-isu krusial seperti tata kelola pertambangan dan perubahan iklim tidak diabaikan dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Kami mendorong pembentukan tim pemantau pelaksanaan RPJMD yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, serta publikasi rutin capaian progran di media yang mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD di DPRD.
“RPJMD ini kami harapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tapi pedoman operasional pembangunan yang membumi, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Kutai Timur,” pungkasnya. (Ma/ja)
