Bujurnews, Jakarta — Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menambah utang negara sebesar Rp781,9 triliun pada tahun anggaran 2026. Angka itu tercantum dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dan menjadi penarikan utang terbesar sejak pandemi Covid-19.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868 miliar,” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
Rencana penarikan utang akan ditempuh melalui dua skema utama, yakni penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
SBN terdiri atas penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Sementara Pinjaman akan dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Data dalam dokumen RAPBN mencatat, penarikan utang 2026 akan melampaui outlook utang 2025 senilai Rp715,5 triliun. Jumlah tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak pemerintah menarik utang Rp870,5 triliun pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021.
Adapun catatan penarikan utang beberapa tahun terakhir adalah, 2021 Rp870,5 triliun, 2022 Rp696 triliun, 2023 Rp404 triliun, 2024 Rp558,1 triliun, Outlook 2025 Rp715,5 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa penarikan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan sumber dalam negeri.
“Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8).
Ia menambahkan, rasio utang Indonesia relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni 39,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(Ly/Ja)
