Bujurnews, Jakarta – Nama CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, mendadak jadi sorotan setelah Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen J.O. Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025). Kedatangannya disebut terkait dugaan pelanggaran yang menyeret Ferry ke ranah hukum.
Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan, kedatangan jajaran TNI ke Polda Metro Jaya merupakan langkah awal koordinasi dan konsultasi. “Kami datang dalam rangka koordinasi, komunikasi, dan konsultasi awal terkait temuan hasil patroli siber jajaran Satsiber TNI, yang menemukan beberapa fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan saudara Ferry Irwandi,” kata Freddy dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Ia menegaskan, jika diperlukan, kasus tersebut bisa berlanjut ke pelaporan resmi. “Namun tentu hal itu akan diputuskan setelah proses koordinasi internal dan hasil pembahasan bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Wadir Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, mengonfirmasi bahwa rencana pelaporan yang disampaikan TNI terkait dugaan pencemaran nama baik. “Beliau mau melaporkan iya (Ferry Irwandi) terkait pencemaran nama baik,” kata Fian.
Menurut Fian, pencemaran nama baik itu ditujukan kepada institusi TNI. Namun, ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik hanya bisa dilaporkan oleh pribadi, bukan institusi. “Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” jelasnya.
Sebelumnya, TNI juga telah melayangkan somasi ke Dewan Pers serta mengajukan hak jawab ke salah satu media nasional. Pemicunya adalah pemberitaan yang dinilai provokatif, disinformatif, dan memfitnah institusi TNI.
Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin, ikut merespons perkembangan kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Panglima TNI.
“Itu operasional, silakan ke Panglima TNI yang menangani operasional,” kata Sjafrie dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Sjafrie menambahkan, sebagai Menhan dirinya fokus pada kebijakan nasional pertahanan, sementara urusan teknis operasional ada di bawah Panglima TNI. “Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” ujarnya.
Meski demikian, Sjafrie mengaku tetap memantau perkembangan melalui media. “Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian berwenang,” kata dia.
