Bujurnews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan penuh pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikannya usai menerima Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (1/10).
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menegaskan tiga skema pendanaan yang akan menopang pembangunan IKN ke depan.
“Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas tiga skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN,” tulis keterangan resmi di akun Instagram @menkeuri.
Adapun tiga skema pendanaan itu meliputi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski belum merinci angka pastinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi untuk mempercepat pembangunan IKN. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek strategis ini. Dan Foreign Direct Investment (FDI), membuka peluang investasi asing untuk memperkuat pendanaan.
Selain pembahasan pendanaan, Basuki juga melaporkan progres terbaru pembangunan IKN usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota politik mulai 2028 mendatang.
Purbaya, yang baru menjabat sejak 8 September lalu, menegaskan dirinya memberi perhatian khusus pada proyek strategis nasional ini. Ia mencontohkan, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp5,7 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025, termasuk dana yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“IKN masih didorong. Tahun depan (2026) dorong lebih cepat lagi. Itu kan investasi cukup besar. Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana,” ujarnya usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
Meski demikian, Purbaya menekankan kepastian dukungan APBN akan tetap menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi saya akan menunggu perintah Presiden seperti apa,” imbuhnya.
