Bujurnews.com, Kaltim – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 tidak akan menghentikan pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi. Program unggulan seperti Gratispol dipastikan tetap menjadi fokus meskipun ruang fiskal mengalami penyempitan.
Hasanuddin menyampaikan bahwa penurunan APBD tahun depan mencapai sekitar Rp6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. APBD Kaltim 2025 berada di kisaran Rp21 triliun, sementara proyeksi tahun 2026 hanya sekitar Rp15 triliun.
Menurut Hasanuddin, perubahan struktur anggaran tersebut merupakan dinamika fiskal yang tidak dapat dihindari. “Tahun ini memang tekanan fiskalnya berat, tapi bukan alasan untuk menghentikan kebutuhan dasar warga. Gratispol tetap kita jalankan karena ini menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa prioritas anggaran akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi rakyat. Gratispol sebagai program komprehensif cukup besar cakupannya, mulai dari pendidikan gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, internet desa, hingga pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun ruang fiskal mengecil, ia memastikan pemerintah provinsi akan melakukan penataan ulang skala prioritas secara lebih ketat. Setiap program yang tidak berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan dievaluasi ulang.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah akan mengawal ketat implementasi layanan gratis tersebut agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan publik. Menurutnya, efektivitas program harus menjadi perhatian utama pada tahun anggaran mendatang.
Ia berharap kolaborasi antarlembaga dapat memastikan bahwa penurunan APBD tidak menghambat pemenuhan layanan dasar bagi warga Kaltim. “Masyarakat tidak boleh merasakan dampaknya. Itu komitmen kita,” pungkasnya. (Adv/Rir)
