Fraksi Gabungan DPRD PPU Soroti Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Bujurnews.com, Penajam – Fraksi Gabungan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan serangkaian catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Juru Bicara Fraksi Gabungan, Jamaluddin, mengatakan bahwa muncul opini publik bahwa hubungan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan baik, terutama dalam pembahasan anggaran daerah.
Menurut Jamaluddin, Badan Anggaran DPRD seolah tidak lagi dianggap memiliki kewenangan melakukan evaluasi program, rasionalisasi belanja, dan sinkronisasi anggaran sesuai RPJMD serta prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa fungsi pengawasan dan keseimbangan peran antara dua unsur pemerintahan daerah bupati bersama perangkatnya dan DPRD sebagai representasi rakyat tidak berjalan optimal.
Fraksi Gabungan DPRD PPU khawatir bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi Gabungan DPRD PPU berharap agar pemerintah daerah dapat memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan DPRD, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Jamaluddin menambahkan bahwa Fraksi Gabungan DPRD PPU akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Rapat paripurna tersebut merupakan langkah awal dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. (Adv)
