Bujurnews, Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi kerugian negara akibat kerusakan hutan di Indonesia mencapai Rp175 triliun. Selain kerugian finansial, angka deforestasi nasional juga tercatat sangat besar, yakni mencapai 608.299 hektare.
Informasi tersebut disampaikan KPK melalui akun Instagram resminya, dikutip Rabu (31/12/2025). Data kerusakan hutan tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data internal KPK.
“Kerusakan hutan dalam angka di Indonesia yakni sebesar 608.299 hektare deforestasi dan potensi kerugian negara dari sektor hutan mencapai Rp175 triliun,” tulis KPK.
KPK menegaskan, saat ini lembaga antirasuah tersebut tengah menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Oleh karena itu, KPK menilai perlunya komitmen dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Dengan kekayaan alam tersebut, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan dari ulah para ‘tangan kotor’,” tegas KPK.
Adapun sejumlah kasus terkait kehutanan yang telah ditangani KPK antara lain kasus suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V dengan nilai suap Rp4,2 miliar serta satu unit mobil Rubicon.
Selain itu, terdapat kasus suap izin alih fungsi lahan hutan lindung di Pemerintah Kabupaten Bogor senilai Rp8,9 miliar, serta kasus suap izin usaha perkebunan dan hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Buol dengan nilai suap Rp3 miliar.
Sebagai upaya pencegahan, KPK meluncurkan dashboard JAGAHUTAN yang dapat diakses melalui portal JAGA.ID. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan kawasan hutan.
“KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama mengawasi pengelolaan kawasan hutan untuk mencegah rusaknya kekayaan alam berupa hutan dan memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup KPK.
