Bujurnews, Kutai Timur – Penanganan stunting tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kesalahan data berpotensi membuat bantuan meleset dari sasaran. Berangkat dari hal itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Sebanyak 50 TPK dari Kecamatan Sangatta Utara mengikuti kegiatan yang digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026). Pembekalan ini melibatkan DPPKB Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta PLKB sebagai pemangku kepentingan utama dalam percepatan penurunan stunting di daerah.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyebut kegiatan ini menjadi angin segar dalam memperkuat kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia menegaskan, verval data bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi penting bagi seluruh program intervensi.
“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tapi juga memahami karakter keluarga yang didata,” ujar Junaidi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses pendataan. Menurutnya, masyarakat akan lebih terbuka jika memahami bahwa data yang dikumpulkan akan bermuara pada program nyata yang membantu mereka keluar dari risiko stunting.
Selain itu, Junaidi mengingatkan pentingnya legalitas petugas di lapangan. Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dinilai dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari kesalahpahaman, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas terhadap permintaan data pribadi.
Senada, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, menegaskan data hasil verval akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan. KPC, kata dia, berkomitmen memastikan setiap intervensi benar-benar sesuai kebutuhan keluarga.
“Kalau ternyata keluarga tidak butuh jamban atau air bersih, tapi perlu pendampingan pengasuhan atau gizi, maka itulah yang harus didorong,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPC tidak ingin berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah. Sinergi lintas sektor dinilai sebagai langkah terbaik untuk menurunkan angka KRS dan stunting secara berkelanjutan.
“Semoga data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi pijakan kuat menuju aksi nyata, demi mewujudkan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
