Bujurnews, Kaltim – Belanja kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian menyerupai estafet. Setelah Gubernur disorot karena pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar, kini DPRD Kaltim menyusul dengan alokasi Rp 6,5 miliar untuk unsur pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Para pejabat mulai memborong mobil mewah dengan alasan untuk menunjang kerja.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, membenarkan rencana tersebut. Ia menyebut anggaran itu bukan untuk satu unit kendaraan, melainkan untuk beberapa pimpinan. “Paling Pajero untuk setiap orang,” kata dia.
Pernyataan itu justru menegaskan pokok soal ketika publik diminta memahami keterbatasan fiskal dan mendengar jargon efisiensi, elite daerah berbicara tentang standar kendaraan sport utility vehicle (SUV) untuk masing-masing pimpinan.
Hasanuddin berkilah, kendaraan lama sudah berumur dan biaya perawatannya membengkak. Sehingga keputusan membeli barang baru dirasa sudah efektif. Dirinya menekankan pengadaan mobil tersebut dianggap lebih efisien dibandingkan terus mengalokasikan anggaran besar untuk perawatan kendaraan lama yang sering mengalami kerusakan.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi efisiensi. Daripada terus-menerus biaya perawatan, lebih baik dilakukan pengadaan dengan perhitungan yang matang,” sebutnya.
Pengadaan baru disebut lebih rasional secara ekonomi. Prosesnya pun, menurut dia, telah mengikuti mekanisme e-katalog, mengacu pada Analisis Standar Belanja (ASB), serta berada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Analisis standar belanjanya ada, kemudian pengawasannya juga berjalan. Pengadaan dilakukan lewat e-katalog, jadi tidak mungkin dilakukan sembarangan,” ujarnya di Samarinda, Senin (23/2/2026).
Faktor geografis kembali menjadi alasan. Medan berat di sejumlah wilayah dari Bongan hingga Penajam Paser Utara disebut membutuhkan kendaraan tangguh demi keselamatan pimpinan.
Tak hanya untuk operasional di daerah, DPRD juga menyoroti kebutuhan kendaraan di Jakarta. Selama ini, kata Hasanuddin, mobilitas saat agenda di ibu kota masih bergantung pada sistem sewa yang dianggap membebani anggaran. Sehingga solusinya beli aset sendiri dianggap tepat.
“Kita ini belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada tamu atau kegiatan, akhirnya harus sewa. Seharusnya memang ada,” ungkapnya.
