Bujurnews, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran pengadaan ambulans senilai Rp9 miliar yang sempat menjadi perbincangan publik. Dana tersebut dipastikan dialokasikan untuk 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti informasi yang beredar.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya potongan informasi yang menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Pemkab Kutim menilai informasi yang tidak utuh menjadi pemicu berkembangnya isu tersebut.
Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Anggaran Rp9 miliar itu untuk 40 unit ambulans operasional. Bukan satu unit seperti yang beredar. Prosesnya sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Jika dirata-ratakan, harga per unit ambulans sekitar Rp225 juta. Angka tersebut disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan layanan kesehatan dasar yang difungsikan untuk operasional sosial dan penanganan pasien.
Pengadaan ambulans ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan di Kutim yang memiliki wilayah cukup luas. Keberadaan ambulans dinilai penting untuk mendukung mobilitas pasien menuju fasilitas kesehatan, terutama dalam situasi darurat.
Sebanyak 40 unit ambulans telah didistribusikan ke sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam RT, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya.
Skema distribusi berbasis komunitas tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pelayanan medis di tingkat lingkungan.
Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Sangatta, mengaku bantuan ambulans sangat membantu kegiatan sosial di wilayahnya.
“Kalau ada warga yang sakit atau membutuhkan rujukan, penanganannya bisa lebih cepat,” katanya.
Hal serupa disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di Teluk Rawa, Kabo Jaya. Ia menyebut keberadaan ambulans tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah juga membuka ruang pengawasan bagi DPRD dan lembaga terkait sesuai kewenangannya.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan mengedepankan klarifikasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. (ma/rc)
