Bujurnews, Nasional – Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang rencana tetap berada dalam keanggotaan Board of Peace (BOP).
Ia menilai, keberadaan Indonesia di forum tersebut berpotensi tidak memberikan manfaat signifikan, terutama melihat sikap Israel yang dinilai tidak patuh terhadap resolusi internasional.
Hasanuddin menyebut Israel sebagai negara yang kerap mengabaikan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun berstatus sebagai anggota. Ia mengkhawatirkan sikap serupa akan terbawa dalam forum BOP yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Dengan situasi seperti itu, kita tahu Israel tidak taat terhadap resolusi PBB. Padahal mereka berada di bawah PBB. Jadi kalau di BOP yang dipimpin Presiden Amerika, seperti apa sikapnya?” ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus terjadi, keikutsertaan Indonesia dalam BOP berpotensi menjadi sia-sia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dan mempertimbangkan secara berulang manfaat serta risiko yang mungkin timbul.
“Dipertimbangkan saja berulang kali, apa manfaatnya bagi Indonesia berada di BOP dan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Selain itu, Hasanuddin juga menyinggung potensi beban tambahan bagi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan dalam jumlah besar jika situasi konflik semakin memburuk.
Pernyataan ini juga berkaitan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, insiden ledakan yang terjadi di wilayah Adchit al-Qusayr, Lebanon selatan, menimpa markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Senin (30/3/2026).
Dalam kejadian tersebut, satu prajurit TNI gugur akibat serangan proyektil di tengah baku tembak antara militer Israel dan kelompok Hizbullah. Tak lama kemudian, serangan kedua terjadi di wilayah Bani Haiyyan yang menghancurkan kendaraan milik UNIFIL dan menyebabkan dua prajurit TNI lainnya tewas.
Hasanuddin menilai insiden tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam misi internasional, termasuk dalam kerangka BOP, agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di masa depan.
