Bujurnews, Jakarta – Sorotan publik terhadap anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada rencana pengadaan tablet dengan nilai mencapai Rp17,9 juta per unit yang dinilai jauh di atas harga pasaran.
Isu ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menyoroti perbedaan harga perangkat tersebut. Dalam unggahan yang viral, disebutkan bahwa harga tablet yang dianggarkan dalam e-katalog pemerintah mencapai Rp17,93 juta per unit.
Padahal, untuk produk yang sama yakni Samsung Galaxy Tab Active5, harga di situs resmi disebut berada di kisaran Rp8 jutaan per unit. Selisih harga yang hampir dua kali lipat ini memicu pertanyaan dari warganet terkait transparansi dan efisiensi anggaran.
Dengan total nilai pengadaan yang disebut mencapai sekitar Rp508,4 miliar, publik mulai menyoroti kemungkinan adanya mark up dalam proses tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai perbedaan harga tersebut.
Sorotan ini menambah daftar polemik anggaran di lingkungan BGN dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, lembaga tersebut juga menjadi perhatian publik terkait pengadaan kaos kaki untuk petugas lapangan.
Pengadaan tersebut mencakup sekitar 17.000 pasang kaos kaki dengan total anggaran Rp6,9 miliar, atau sekitar Rp100 ribu per pasang. Kebijakan ini menuai beragam respons, termasuk kritik yang menilai belanja tersebut kurang relevan dengan prioritas program gizi.
Selain itu, isu lain yang sempat mencuat adalah pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya telah memberikan klarifikasi.
Menurut Dadan, pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional di lapangan. Ia juga membantah kabar yang menyebutkan adanya pengadaan hingga 70.000 unit.
“Realisasi pengadaan hanya sebanyak 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit pada tahun 2025,” ujarnya di Jakarta.
Rangkaian polemik ini memunculkan dorongan dari masyarakat agar pengelolaan anggaran di BGN dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, terutama karena program yang dijalankan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Editor: Yulia/Berbagai Sumber
