Bujurnews, Nasional – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku menerima banyak aduan publik terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Pemerintah pusat pun kini memberikan pendampingan khusus serta mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip efisiensi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut Kaltim menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena tingginya sorotan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Ya Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus, karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang berkembang di publik,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Sejumlah kebijakan Rudy sebelumnya memang menuai polemik. Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan setelah mendapat kritik luas. Selain itu, rencana renovasi rumah dinas dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar juga memicu reaksi keras dari masyarakat hingga berujung aksi demonstrasi.
Kemendagri menegaskan telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau perkembangan di Kaltim. Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran.
“Kita terus mengingatkan agar berhati-hati dengan APBD dan dialokasikan sesuai semangat efisiensi. Kalau tidak prioritas, sebaiknya dibatalkan,” tegas Bima Arya.
Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak berorientasi pada fasilitas, melainkan pada kinerja dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
“Pemimpin itu bukan yang paling dulu menikmati fasilitas, tapi yang paling terakhir. Fokusnya harus pada karya dan kinerja,” tambahnya.
Rudy Mas’ud Sampaikan Permohonan Maaf
Menanggapi polemik yang berkembang, Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan Timur melalui video di akun Instagram pribadinya.
Ia mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Sebagai gubernur, saya memahami bahwa ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan dan kritik,” ujarnya.
Rudy juga mengaku telah melakukan evaluasi diri dan menyadari perlunya perbaikan, terutama dalam komunikasi dan pengambilan keputusan.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya.
Terkait renovasi rumah dinas senilai Rp 25 miliar, Rudy menjelaskan bahwa perencanaan tersebut sebenarnya sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Namun demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Perencanaan itu sudah ada sebelumnya, tapi sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” katanya.
Kemendagri berharap langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan dapat meredam polemik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(ja)
