Bujurnews, Sangatta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Kutim, BEM STIPER, dan PMII Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut diwarnai sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi pengadaan bus listrik hingga pemerataan anggaran pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Deodatus Frans Kacaribu, menyampaikan bahwa mahasiswa mempertanyakan rencana pengadaan bus listrik yang dinilai memiliki nilai anggaran cukup besar. Meski saat ini baru tersedia satu unit sebagai percontohan, mahasiswa meminta adanya keterbukaan informasi terkait kebijakan tersebut.
“Kalau memang untuk menunjang pendidikan di 18 kecamatan, bagaimana realisasinya ke depan? Kami meminta transparansi, bahkan ada tuntutan dari teman-teman untuk membatalkan pengadaan bus listrik,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar yang disebut terkait program sekolah rakyat. Mereka menyatakan penolakan terhadap program tersebut karena dinilai belum tepat sasaran, meskipun disebut berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.
Dalam aksinya, mahasiswa juga turut menuntut realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD secara adil, merata, dan transparan. Mereka menekankan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran.
“Seperti di Sekolah yang berada di di Kampung Longjok, Desa Long Betoq, Kecamatan Busang, yang hingga kini masih terkendala akses akibat belum adanya jembatan penghubung,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menjelaskan bahwa pengadaan bus listrik merupakan bagian dari 50 program unggulan pasangan kepala daerah yang telah disampaikan sejak masa kampanye dan mendapat dukungan mayoritas masyarakat.
“Bus listrik ini adalah bagian dari komitmen kami terhadap program unggulan. Saat ini baru satu unit sebagai percontohan. Jika ke depan dinilai baik, akan kami kembangkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, penggunaan bus listrik dipilih sebagai solusi untuk menghindari potensi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus memberikan kepastian biaya operasional yang lebih stabil.
“Dan, itu tidak membebani anggaran pendidikan, tidak diambil dari anggaran pendidikan 20 persen. Pengadaan Mobil Listrik Itu diambil dari anggaran dinas perhubungan,” tegasnya.
Terkait pemerataan fasilitas pendidikan, Mahyunadi mengakui masih adanya keterbatasan di sejumlah wilayah pedalaman. Namun, pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jembatan gantung yang direncanakan terealisasi tahun ini.
Sementara itu, mengenai program sekolah rakyat, Mahyunadi menegaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal.
“Sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga pengasuhan, termasuk makan dan asrama. Ini solusi bagi anak-anak yang selama ini terkendala akses pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga,” ungkapnya. (ma/rc)
