Auh.. APBD Selalu Besar di Kota Tambang Ini, Tapi Infrastruktur Jalan Kabupaten Masih Tertinggal, Baru 300 Kilometer Jalan Layak Kutim
Bujurnews, Sangatta – Keterbatasan penanganan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Hingga tahun 2025, sebagian besar jalan kabupaten yang telah ditetapkan statusnya ternyata belum tersentuh pembangunan secara optimal.
Padahal, Kutim yang terkanal sebagai kota tambang batu bara terbesar di Kaltim bahkan nusantara, beberapa tahun terakhir punya anggaran yang tidak sedikit. Diketahui, APBD 2023 sah senilai Rp 5,9 triliun. Kemudian APBD 2024 senilai Rp9,14 triliun pada anggaran murni, kemudian disepakati Rp14,797 triliun pada APBD Perubahan 2024. Lau pada APBD 2025 terjadi koreksi penurunan, meski merosot menjadi kisaran Rp9,37 – Rp9,89 triliun pada APBD Perubahan, namun masih tergolong besar. Lalu pada APBD 2026 diproyeksikan sekitar Rp 5,1 triliun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Tabrani Aji, mengungkapkan dari total sekitar 1.000 kilometer jalan kabupaten yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), baru sekitar 300-400 kilometer atau sekitar 40 persen yang kondisinya terbangun dan layak digunakan.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, jalan kabupaten yang sudah ter-SK-kan itu kurang lebih 1.000 kilometer. Sampai sekarang yang terakomodir baru sekitar 300 sampai 400 kilometer,” ujar Tabrani dalam wawancara belum lama ini.
Artinya, masih terdapat lebih dari 600 kilometer jalan kabupaten yang membutuhkan penanganan, baik berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas jalan. Kondisi tersebut, menurut Tabrani, berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah di Kutim.
Ia mencontohkan ruas strategis Sangatta-Bengalon sepanjang kurang lebih 80 kilometer. Hingga saat ini, pembangunan jalan tersebut baru terealisasi sekitar 30 hingga 40 persen. Padahal, ruas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi.
Tabrani menilai, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan di Kutim masih belum tertangani secara maksimal. Jika pola pembangunan infrastruktur tidak dievaluasi, dikhawatirkan target penuntasan jalan kabupaten akan semakin sulit dicapai. (ma/rc)
