sosialisasi aplikasi etam kinerja
Bujurnews, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan aplikasi Etam Kinerja sebagai sistem terpadu untuk monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Peluncuran tersebut dirangkai dengan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Selasa (12/5/2026).
Aplikasi Etam Kinerja atau Evaluasi Terpadu Akuntabilitas dan Monitoring Kinerja Pembangunan Daerah ini disiapkan sebagai instrumen digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara real time.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Kutim, Irma Yuwinda, menjelaskan pengembangan aplikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan sistem, penyusunan konsep aplikasi, pengembangan hingga tahap penyempurnaan dan soft launching yang telah dilaksanakan pada 28 April 2026.
“Dengan berbagai tantangan dan dinamika yang ada, pengembangan dashboard pimpinan pada aplikasi ETAM Kinerja dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 45 hari kerja,” ujarnya.
Irma menyebut, peluncuran aplikasi tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, perangkat daerah, camat, kepala bagian hingga pimpinan DPRD Kutim.
Menurutnya, kehadiran seluruh peserta menjadi bukti dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kutim.
Melalui aplikasi tersebut, seluruh perangkat daerah nantinya diwajibkan melakukan input data terkait capaian fisik, realisasi keuangan, progres pekerjaan hingga kendala di lapangan.
Data tersebut kemudian akan tampil dalam dashboard pimpinan yang dapat dipantau langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutim.
“Yang tampil di dashboard pimpinan juga tampil di dashboard kepala perangkat daerah maupun camat, tetapi hanya sesuai lingkup kewenangannya,” jelas Irma.
Ia menambahkan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah guna memberikan pemahaman teknis terkait penggunaan aplikasi Etam Kinerja, mulai dari proses input data hingga pelaporan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.
“Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas pengendalian, monitoring, evaluasi serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara terpadu dan real time,” katanya.
Menurut Wabup Mahyunadi pemerintah daerah juga akan menyiapkan payung hukum berupa peraturan bupati dan surat keputusan bupati sebagai dasar pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui aplikasi tersebut.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah disiplin dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan melalui aplikasi Etam Kinerja.
“Ketepatan dan keakuratan data menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan percepatan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi terhadap pencapaian pembangunan daerah,” tegasnya.
Mahyunadi mengungkapkan, melalui dashboard pimpinan, dirinya bersama Bupati Kutim nantinya dapat memantau langsung progres seluruh perangkat daerah secara real time, termasuk capaian pekerjaan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Bupati dan Wakil Bupati nanti bisa memantau kinerja seluruh perangkat daerah berdasarkan target yang telah disusun masing-masing OPD,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, memaparkan capaian realisasi APBD Kutim tahun anggaran 2026 yang masih berada di bawah target.
Ia menyebut total belanja daerah Kutim tahun 2026 mencapai Rp5,7 triliun. Namun hingga April 2026, realisasi fisik baru mencapai 14,77 persen dari target 46,23 persen. Sementara realisasi keuangan baru sebesar Rp761,6 miliar atau 13,27 persen dari target triwulan pertama sebesar 52,47 persen.
“Untuk itu saya minta seluruh perangkat daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong pencapaian target triwulan kedua,” ujarnya.
Meski demikian, Noviari meminta seluruh OPD memahami kondisi saat ini karena masih berlangsung proses pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan daerah.
“Nanti setelah DPA pergeseran selesai, baru kita mulai menargetkan percepatan kegiatan pada rapat pengendalian operasional berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan, melalui aplikasi Etam Kinerja nantinya setiap perangkat daerah akan melakukan input data secara mandiri dan hasilnya akan tampil dalam bentuk peringkat kinerja di dashboard pimpinan daerah.
“Jadi nanti akan terlihat ranking masing-masing perangkat daerah. Inputing tetap ada di OPD masing-masing,” tutupnya. (Ma/)
