Bujurnews.com, Balikpapan – Ruang digital yang semakin mudah diakses anak membawa persoalan baru yang tidak selalu terlihat oleh orang tua. Selain risiko perundungan dan informasi palsu, aktivitas anak di internet juga dapat membuka peluang mereka menemukan konten yang mengarah pada ekstremisme.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.
Instansi tersebut mengungkap adanya indikasi anak di Balikpapan yang pernah terpapar unsur ekstremisme melalui aktivitas di internet dan media
sosial.
Plt Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D Larose, mengatakan paparan yang ditemukan tidak berkaitan dengan doktrin agama ataupun persoalan SARA. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah luasnya akses anak terhadap berbagai informasi di dunia maya.
“Di Balikpapan memang terindikasi ada kasus anak yang terpapar ekstremisme. Tapi bukan karena doktrin agama atau SARA, melainkan lebih karena akses informasi di internet yang terbuka,” kata Nursyamsiarni, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, anak yang sedang mencari perhatian atau ruang untuk menyalurkan aktivitasnya dapat menemukan berbagai jenis informasi tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk menyaringnya. Dalam kondisi tertentu, informasi tersebut justru dapat mengarah pada konten yang berbahaya.
Salah satu bentuk paparan yang pernah ditemukan bahkan berkaitan dengan informasi mengenai pembuatan bahan peledak. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas anak di internet dinilai tidak cukup hanya dengan membatasi penggunaan gawai.
“Anak mungkin membutuhkan atensi sehingga mencari aktivitasnya dengan cara tertentu, termasuk sampai terpapar informasi seperti cara membuat bom. Jadi, ada unsur seperti itu yang mereka dapatkan dari media sosial,” ujarnya.
Nursyamsiarni menyebut persoalan tersebut bukan pertama kali ditemukan di Balikpapan. Kasus serupa juga pernah muncul pada tahun sebelumnya. Dalam penanganannya, DP3AKB berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Densus 88.
Setelah proses penanganan dilakukan, anak yang bersangkutan kemudian dikembalikan kepada keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam memastikan anak memperoleh pendampingan setelah melalui proses penanganan.
Di sisi lain, upaya pencegahan juga mulai diarahkan melalui kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD). DP3AKB mendorong keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi paparan ekstremisme maupun terorisme.
Saat ini, kata Nursyamsiarni, pemerintah daerah tengah menyusun rencana aksi daerah yang nantinya memuat sejumlah program dan kegiatan pencegahan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat penanganan tidak hanya dilakukan setelah kasus muncul, tetapi juga diperkuat dari sisi pencegahan.
“Untuk upaya pencegahan memang perlu kolaborasi. Salah satu OPD yang terlibat adalah Kesbangpol. Saat ini juga sedang disusun rencana aksi daerah terkait program dan kegiatan untuk mencegah paparan ekstremisme maupun terorisme,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat anak semakin mudah berinteraksi dengan berbagai sumber informasi. Karena itu, keluarga memiliki peran penting untuk mengetahui aktivitas digital anak sekaligus membangun komunikasi agar anak tidak mencari perhatian atau ruang berekspresi melalui konten yang berisiko.
“Pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital ini membutuhkan perhatian bersama, baik dari keluarga maupun pemerintah. Akses internet yang semakin luas harus diimbangi dengan pendampingan agar anak tidak mudah terpapar konten yang berisiko,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan)
