Syahrudin M Noor Minta Pemda PPU Prioritaskan Pembayaran DBH, Ingatkan Ketergantungan Dana Pusat
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor
Bujurnews, Penajam – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, meminta pemerintah daerah tetap realistis dalam menyikapi upaya mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi keuangan pemerintah pusat juga perlu menjadi pertimbangan karena tidak semua usulan daerah dapat langsung direalisasikan.
Syahrudin menilai, langkah Bupati PPU yang kerap melakukan koordinasi dan mencari dukungan pendanaan ke pemerintah pusat merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya menggantungkan harapan pada bantuan pusat. Sebab, kondisi fiskal nasional juga menghadapi keterbatasan.
“Kalau menurut hemat saya, kurang lebih sama saja. Di sana juga tidak ada uang. Paling kita dijanjikan saja, janji manis,” ucap Syahrudin, Minggu (7/11/2026)
Ia menegaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pemenuhan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah. Menurutnya, pembayaran DBH perlu diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“Yang jelas, DBH kita saja dulu yang dibayar. Artinya, kita sudah bisa bernapas,” katanya.
Syahrudin mengatakan, apabila upaya pemerintah daerah mendapatkan tambahan anggaran dari pusat benar-benar terealisasi, tentu hal tersebut patut disyukuri. Namun, perencanaan pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Kalau memang itu terealisasi, alhamdulillah. Tapi kita juga harus mengukur potensi keuangan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas dari persoalan pembiayaan. Menurutnya, kemampuan APBN juga menghadapi tantangan, termasuk ketergantungan terhadap skema pinjaman.
Karena itu, Syahrudin berharap Pemkab PPU lebih cermat menyusun prioritas belanja dan memastikan setiap program pembangunan didukung perhitungan kemampuan keuangan yang realistis. (adv)
