Foto:Gibran Rakabuming Raka (Istimewa)
Bujurnews – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Menurutnya, pembicaraan kedua pimpinan negara tersebut turut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Wakil Presiden tersebut. Ia menegaskan, dalam pertemuan itu Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Di tengah polemik tersebut, Gibran disebut masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perhatian publik setelah MK menyatakan tidak menemukan dokumen kelulusan setara SMA yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan luar negeri miliknya. Perkembangan tersebut kemudian berlanjut dengan putusan MA yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Tekanan terhadap posisi politik Gibran juga menguat di parlemen. Sekitar 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi membawa persoalan ini ke dalam proses konstitusional di DPR RI.
Meski telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden, hingga kini belum ada pernyataan bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pernyataan niat mundur tersebut juga belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara konstitusional.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua perkembangan penting, yakni langkah hukum Gibran melalui PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya serta kelanjutan proses politik di parlemen.
Kedua jalur tersebut diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah perkembangan politik nasional, khususnya menyangkut keberlanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)
