DPRD PPU Kaji Usulan Perda untuk Beri Pengakuan kepada Tim Sukses Pemekaran Daerah
FOTO: Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin
Bujurnews, Penajam – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyatakan pihaknya masih mengkaji usulan pembentukan regulasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Tim Sukses Pemekaran PPU yang berperan dalam perjuangan pembentukan kabupaten tersebut.
Usulan itu dibahas dalam pertemuan antara DPRD PPU dan perwakilan Tim Sukses Pemekaran PPU. Dalam diskusi tersebut, muncul keinginan agar perjuangan kelompok masyarakat yang terlibat sejak awal pemekaran mendapat pengakuan secara formal melalui aturan daerah.
Raup mengatakan, DPRD menyambut baik aspirasi tersebut. Namun, pembentukan peraturan daerah (Perda) tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu mengkaji dasar hukum dan bentuk regulasi yang tepat.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah aspirasi tersebut dapat diakomodasi melalui Perda, keputusan bupati, atau instrumen kebijakan lainnya.
“Jangan sampai kita membuat aturan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan di atasnya. Karena itu, masih perlu waktu untuk mencari formula yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Raup.
Ia menjelaskan, Tim Sukses Pemekaran PPU merupakan kelompok masyarakat yang terlibat dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Mereka menginginkan adanya pengakuan atas kontribusi sejak proses perjuangan pada 2002–2003 hingga terbentuknya kabupaten.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya pengakuan terhadap keberadaan kelompok, sekretariat, serta bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses pemekaran daerah.
Raup menilai aspirasi tersebut perlu dibahas secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik. DPRD juga akan meminta masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita akan coba mencari formula yang betul-betul sesuai. Jangan sampai aturan yang dibuat justru menjadi persoalan di kemudian hari karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” katanya.
Ia menyebutkan, Tim Sukses Pemekaran PPU saat ini diperkirakan beranggotakan sekitar 27 hingga 28 orang. Dari jumlah awal sekitar 57 anggota, sebagian di antaranya telah meninggal dunia.
Terkait kemungkinan dukungan anggaran melalui APBD, Raup mengatakan hal tersebut masih bergantung pada hasil kajian dan bentuk kebijakan yang nantinya disepakati. Menurutnya, aspek regulasi harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan.
Raup menegaskan, pembahasan saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan penyerapan aspirasi. DPRD belum sampai pada keputusan untuk membentuk Perda khusus bagi Tim Sukses Pemekaran PPU.
“Ini masih sebatas usulan dan keinginan untuk mencari format yang tepat. Kita harus melihat aturan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik di daerah lain agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan,” pungkasnya. (adv)
