DPRD PPU Minta Skema Pemanfaatan Lahan Pertamina untuk Embung Dikaji
FOTO:Anggota DPRD PPU, Haryono
Bujurnews, Penajam – Rencana pembangunan embung di atas lahan milik Pertamina untuk mendukung penyediaan air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, diminta dikaji secara menyeluruh.
Anggota DPRD PPU, Haryono, menilai pemerintah daerah perlu memastikan kejelasan status penggunaan lahan, termasuk bentuk kerja sama dengan Pertamina serta konsekuensi anggaran yang harus ditanggung pemerintah.
Menurutnya, penggunaan lahan perusahaan melalui skema pinjam pakai tentu memiliki ketentuan tersendiri, termasuk kemungkinan adanya batasan waktu maupun biaya penggunaan.
“Yang perlu dilihat adalah apakah Pertamina benar-benar menyerahkan lahan itu untuk digunakan sebagai embung atau hanya pinjam pakai. Kalau pinjam pakai, tentu ada batasan dan kemungkinan biaya yang harus diperhitungkan,” ujar Haryono.
Ia mengatakan, skema kerja sama akan berbeda apabila penyediaan lahan maupun pembangunan embung diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Jika bantuan tersebut dapat diberikan tanpa membebani anggaran daerah secara besar, menurutnya, pemerintah bisa mempertimbangkannya sesuai kebutuhan.
Namun, apabila pembangunan menggunakan APBD dalam jumlah besar, Haryono meminta pemerintah melakukan perhitungan ulang terkait efektivitas lokasi dan manfaat jangka panjangnya.
“Lain halnya kalau Pertamina memberikan melalui CSR dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pemerintah. Kalau menggunakan APBD dalam jumlah besar, kita harus mencari tempat-tempat yang lebih efektif,” jelasnya.
Haryono juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan rencana pengembangan kawasan perusahaan ke depan. Hal tersebut penting untuk memastikan pembangunan embung tidak terganggu apabila nantinya terdapat pengembangan fasilitas maupun aktivitas perusahaan.
Menurutnya, pemerintah harus mempelajari perjanjian kerja sama, rencana penggunaan lahan, hingga potensi dampak terhadap masyarakat.
“Jangan sampai apa yang ditawarkan langsung diterima tanpa dianalisis dan dikaji lebih jauh. Kita harus melihat perjanjiannya, rencana ke depan, serta dampaknya kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur air baku perlu mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, kepastian penggunaan lahan, serta efisiensi anggaran.
Haryono berharap seluruh rencana penyediaan air baku di PPU dilakukan melalui perencanaan yang matang agar anggaran daerah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (ADV)
