Tujuh Serikat Pekerja Adukan Persoalan Ketenagakerjaan ke DPRD Kukar, PHK Lewat WhatsApp Disorot
Bujurnews, Tenggarong — Persoalan pemenuhan hak pekerja di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Sebanyak tujuh serikat pekerja menyampaikan berbagai aduan, mulai dari persoalan upah, cuti melahirkan, pembayaran lembur, dugaan penyalahgunaan sistem outsourcing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dilakukan secara sepihak.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja di Ruang Komisi I DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan dipimpin anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.
Desman mengatakan, berbagai laporan tersebut perlu menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan agar perusahaan memenuhi kewajibannya dan pekerja memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.
“Ini momentum untuk memberikan masukan kepada Disnakertrans agar mengambil langkah-langkah, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap buruh atau karyawan,” kata Desman.
Salah satu isu yang mengemuka ialah penetapan upah pekerja untuk 2027. Desman meminta Dewan Pengupahan Kabupaten Kukar tidak hanya berpedoman pada ketentuan pengupahan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Ia berharap besaran upah yang ditetapkan nantinya lebih mencerminkan kebutuhan riil pekerja. Aspirasi serikat pekerja, menurut dia, perlu menjadi bagian dari pembahasan agar kebijakan pengupahan tidak terlalu jauh dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Selain persoalan upah, DPRD menerima laporan mengenai dugaan tidak terpenuhinya hak normatif pekerja. Di antaranya hak cuti melahirkan dan pembayaran uang lembur yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Sistem alih daya atau outsourcing juga menjadi sorotan. Berdasarkan aduan serikat pekerja, terdapat dugaan praktik penggunaan sistem tersebut yang justru dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan kerja.
Persoalan lain yang dinilai memerlukan perhatian serius ialah mekanisme pemberitahuan PHK. Desman mengungkapkan, salah satu laporan menyebut adanya pekerja yang menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja hanya melalui aplikasi WhatsApp.
“Laporannya ada karyawan yang di-PHK hanya melalui WhatsApp atau chat. Ini kan miris. Perusahaan menuntut produktivitas karyawan, tetapi untuk menyelesaikan hubungan kerja hanya melalui ponsel,” ujarnya.
Menurut Desman, persoalan tersebut perlu ditelusuri agar proses pemutusan hubungan kerja tidak mengabaikan hak pekerja maupun prosedur yang berlaku. Hubungan industrial, kata dia, harus dibangun dengan memperhatikan kewajiban perusahaan dan perlindungan terhadap karyawan.
DPRD meminta Disnakertrans Kukar menindaklanjuti seluruh laporan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi I juga berencana mengkaji lebih jauh persoalan yang disampaikan tujuh serikat pekerja tersebut.
Desman menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan perlu diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang di lingkungan perusahaan.
“Komisi I DPRD akan mendalami dan mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi terkait ketenagakerjaan ini,” katanya. (adv/dprdkukar)
