DPRD Kukar Siapkan 20 Titik Hidran di Tenggarong, Mitigasi Kebakaran Diperluas ke 20 Kecamatan
Bujurnews, Tenggarong — Keterbatasan pasokan air dan akses armada pemadam menjadi persoalan yang kembali disorot DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) setelah kebakaran besar melanda kawasan Jalan A.M. Alimuddin dan Danau Aji, Tenggarong, pada 5 Oktober 2026. Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong pemasangan sekitar 20 titik hidran di kawasan tersebut.
Rencana itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kukar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), serta perwakilan kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Tenggarong, Senin, 12 Oktober 2026.
Anggota DPRD Kukar, Andi Faisil, yang memimpin rapat mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut harus menjadi evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur pemadam kebakaran. Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi ialah ketersediaan air selama proses pemadaman.
“Memang ada beberapa kendala yang disampaikan teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran,” kata Andi Faisil.
Menurut dia, Disdamkarmatan sebenarnya telah memetakan sejumlah kawasan yang memiliki risiko kebakaran. Namun, pelaksanaan mitigasi belum sepenuhnya berjalan karena menghadapi persoalan di tingkat masyarakat. Salah satunya penolakan sebagian warga terhadap pemasangan tandon air berkapasitas 5.000 liter beserta fasilitas pendukung jaringan distribusi air.
DPRD meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga forum rukun tetangga (RT) mengambil peran dalam menyosialisasikan pentingnya fasilitas tersebut. Dukungan masyarakat dinilai menentukan keberhasilan pembangunan sarana pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman.
“Makanya tadi kita undang camat, lurah, dan forum RT agar masyarakat cepat diedukasi. Ke depan, jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang,” ujarnya.
Selain hidran, pembenahan jaringan distribusi air menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. DPRD meminta perusahaan daerah air minum (PDAM) memastikan pasokan air dapat menjangkau kawasan permukiman, termasuk gang-gang sempit yang sulit dimasuki kendaraan pemadam berukuran besar.
Andi menjelaskan, saat kebakaran terjadi, petugas menghadapi kendala ketika harus mengisi ulang tangki armada. Persoalan tersebut semakin sulit ketika jaringan pipa di sekitar lokasi tidak memiliki tekanan atau pasokan air yang memadai.
Untuk mengantisipasi kondisi serupa, DPRD juga mendorong penyediaan tandon air di kawasan permukiman padat. Setiap wilayah rawan diharapkan memiliki sedikitnya dua hingga tiga unit tandon sebagai cadangan air ketika terjadi kebakaran.
Pembiayaan fasilitas tersebut akan diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan daerah, perbankan, serta perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Persoalan akses jalan juga menjadi bagian dari evaluasi DPRD. Sejumlah kawasan permukiman padat memiliki gang sempit sehingga menyulitkan kendaraan pemadam berukuran besar mencapai titik kebakaran.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DPRD mengusulkan pengadaan kendaraan pemadam berukuran kecil dengan kapasitas tangki sekitar 1.500 hingga 3.000 liter. Armada ini diharapkan mampu menjangkau lokasi yang tidak dapat dilalui mobil pemadam konvensional.
“Jadi, kebakaran sekecil apa pun ada yang bisa menangani lebih dulu,” kata Andi.
Dalam rencana jangka panjang, DPRD juga akan mendorong pengadaan kendaraan operasional di setiap kelurahan melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Kendaraan tersebut diharapkan dapat membawa peralatan pemadam dan mempercepat penanganan awal sebelum armada utama tiba.
Sementara itu, pembangunan instalasi penampungan air di sejumlah kawasan rawan kebakaran juga akan didorong pada tahun depan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar diminta menyusun kajian penataan kawasan padat penduduk sebagai dasar perencanaan mitigasi.
Kajian tersebut tidak hanya diarahkan untuk wilayah Tenggarong, tetapi juga kawasan lain di Kukar yang memiliki tingkat kerawanan serupa. Hasilnya diharapkan menjadi acuan penyusunan program dan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Andi menyebut Danau Aji, Mangkurawang, dan kawasan Kartini sebagai beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian di Tenggarong. Namun, upaya pencegahan kebakaran tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten.
Sejumlah wilayah lain, seperti Muara Muntai, Kota Bangun, Anggana, dan Muara Badak, juga dinilai membutuhkan perhatian terhadap kesiapan sarana pemadam kebakaran.
DPRD berharap pemerintah daerah memperluas pemerataan fasilitas mitigasi hingga seluruh kecamatan. Sebab, risiko kebakaran dapat muncul sewaktu-waktu, sementara kecepatan penanganan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan akses terhadap sumber air.
“Harapan kita bukan hanya di Tenggarong, tetapi di 20 kecamatan juga mendapat perhatian yang sama. Kita tidak pernah tahu kapan musibah terjadi,” tutup Andi. (adv/dprdkukar)
