Tujuh Wilayah di PPU Diusulkan Kembali Jadi Desa, Mahyuddin Minta Pemerintah Tindak Lanjuti

BERITA 48
Bujurnews, Penajam – Rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kembali menjadi perhatian DPRD. Sebanyak tujuh wilayah yang sebelumnya diarahkan menjadi kelurahan kini diperjuangkan untuk dikembalikan statusnya menjadi desa.
Anggota DPRD PPU, Mahyuddin, mengatakan perubahan usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi tim pemekaran desa yang sejak awal menginginkan pembentukan desa baru.
Ia menjelaskan, terdapat lima wilayah di Kecamatan Penajam dan dua wilayah di Kecamatan Waru yang masuk dalam pembahasan pemekaran tersebut.
Namun, dalam proses perencanaan sebelumnya, usulan tim pemekaran desa justru diarahkan menjadi pembentukan kelurahan oleh pemerintah daerah.
“Kemarin tim pemekaran mengusulkan pembentukan desa. Tetapi oleh pemerintah usulannya diarahkan menjadi kelurahan. Nah, kami di DPRD meminta agar dikembalikan menjadi desa sesuai usulan awal,” ujar Mahyuddin.
Menurutnya, DPRD telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pembahasan itu, perubahan status dari kelurahan menjadi desa telah mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan kajian baru.
Mahyuddin menegaskan, perubahan status tersebut membutuhkan penyesuaian kajian agar seluruh persyaratan pembentukan desa dapat diproses sesuai ketentuan.
Namun, hingga saat ini ia masih mempertanyakan kelanjutan penganggaran kajian tersebut. Sebab, anggaran yang sebelumnya dibahas sekitar Rp250 juta justru tidak tersedia berdasarkan konfirmasi terakhir.
“Kalau perubahan kajiannya tidak dianggarkan, bagaimana proses tujuh wilayah ini bisa dilanjutkan? Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan perubahan kajian,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai tahapan yang harus ditempuh agar aspirasi tim pemekaran tidak terus tertunda.
Mahyuddin menilai, pemekaran wilayah perlu memiliki arah dan tahapan yang jelas, mulai dari penyusunan kajian, persiapan administrasi, penetapan batas wilayah, hingga pemenuhan persyaratan pembentukan desa.
Menurutnya, masyarakat yang telah memperjuangkan pembentukan desa membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan proses tersebut.
“Kami ingin proses ini berjalan sesuai usulan awal. Kalau memang masyarakat menginginkan desa, maka kajiannya harus disesuaikan dan prosesnya dilanjutkan,” pungkasnya. (ADV)




