AdvertorialDPRD KukarKukar

Dana BKK dan ADD Belum Jelas, DPRD Kukar Desak Pemkab Segera Beri Kepastian

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dalam Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 di Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Loa Kulu, Senin, 9 November 2026.

Bujurnews, Tenggarong — Pemerintah desa di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), masih menunggu kepastian penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) dan alokasi dana desa (ADD). Ketidakjelasan waktu pencairan maupun kendala penyaluran menjadi sorotan karena tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan.

Persoalan tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dalam Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 di Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Loa Kulu, Senin, 9 November 2026.

Pertemuan itu turut dihadiri Plt Camat Loa Kulu Khairuddinata, para kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan pemerintah desa. Selain persoalan anggaran, forum tersebut juga menampung aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan aktivitas perusahaan.

Ahmad Yani mengatakan, sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian pemerintah kabupaten. Salah satunya berkaitan dengan akses transportasi, terutama penyelesaian Jembatan Sungai Payang dan peningkatan Jalan Margasari menuju wilayah tersebut.

Kedua infrastruktur itu dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, DPRD akan memperjuangkan agar kebutuhan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan daerah.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur harus kita perjuangkan agar masyarakat memiliki fasilitas yang layak,” terang Ahmad Yani.

Di luar persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan masalah pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) dan kegiatan pertambangan. Termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menyediakan kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat.

Ahmad Yani menilai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Pemerintah perlu memastikan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat terpenuhi sehingga kepentingan warga desa tetap terlindungi di tengah kegiatan usaha.

Namun, persoalan yang paling mendesak dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan belum adanya kejelasan penyaluran BKK dan ADD. Pemerintah desa membutuhkan informasi mengenai jadwal pencairan sekaligus penjelasan mengenai hambatan yang menyebabkan anggaran tersebut belum terealisasi.

“Memasuki November, persoalan penyaluran BKK desa masih belum jelas. Pemerintah daerah perlu segera memberikan penjelasan,” ujarnya.

Untuk mendapatkan kepastian, DPRD Kukar berencana mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap penyaluran anggaran desa. Melalui pertemuan itu, DPRD ingin mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan mendorong penyelesaian.

Ahmad Yani menegaskan, aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program pembangunan Kecamatan Loa Kulu untuk 2027 dan 2028. Meski demikian, realisasinya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta tingkat urgensi masing-masing kebutuhan.

Dia juga mengingatkan pemerintah kabupaten agar tidak menunda program yang sudah masuk dalam APBD 2026. Menurut dia, sejumlah kegiatan masih terkendala persoalan administrasi dan teknis, termasuk belum terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat program yang telah direncanakan tidak terlaksana tepat waktu, meskipun kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan tersebut sudah mendesak.

“Program yang sudah dianggarkan dan merupakan kebutuhan masyarakat harus segera direalisasikan. Jangan sampai pelaksanaannya tertunda,” akhirinya. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button