AdvertorialKutimPemkab Kutim

Dari RT, Disdukcapil Kutim Mulai Benahi Data Kependudukan

Foto: Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.

Bujurnews, Sangatta—Akurasi data kependudukan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), perbedaan jumlah penduduk antara data administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan kondisi faktual di tingkat Rukun Tetangga (RT) menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil Kutim mulai mengembangkan program pemutakhiran data kependudukan berbasis RT. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara data administrasi dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan perbedaan data tersebut terjadi karena adanya perbedaan prinsip dalam sistem pendataan. Disdukcapil menggunakan pendekatan de jure, yakni pencatatan penduduk berdasarkan domisili sesuai dokumen hukum. Sementara itu, pendataan di tingkat RT cenderung menggunakan pendekatan de facto atau berdasarkan keberadaan fisik seseorang di suatu wilayah.

“Disdukcapil mencatat penduduk berdasarkan prinsip de jure atau domisili sesuai dokumen hukum, sedangkan pendataan di lapangan oleh RT cenderung berdasarkan de facto atau keberadaan seseorang secara fisik,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).

Jumeah mencontohkan kondisi kawasan perkebunan yang banyak dihuni pekerja dari luar daerah. Secara faktual, jumlah orang yang tinggal di kawasan tersebut bisa mencapai 1.000 orang. Namun, dalam administrasi kependudukan Kutim, jumlah yang tercatat mungkin hanya sekitar 500 orang.

Hal itu disebabkan sebagian pekerja masih menggunakan KTP dari daerah asal sehingga belum tercatat sebagai penduduk Kutim.

“Kalau berdasarkan fakta di lapangan jumlahnya bisa lebih banyak. Tetapi berdasarkan data Dukcapil, mereka belum tercatat sebagai penduduk Kutim karena belum memiliki KTP Kutim,” jelasnya.

Selain perbedaan prinsip pencatatan, mobilitas penduduk yang tidak dilaporkan kepada pengurus RT juga menjadi faktor penyebab ketidaksinkronan data. Warga yang pindah domisili maupun pendatang terkadang tidak menyampaikan perubahan keberadaan mereka kepada pengurus lingkungan.

Akibatnya, data yang dimiliki RT belum tentu mencerminkan kondisi administrasi kependudukan yang tercatat di Disdukcapil. Sebaliknya, perubahan jumlah warga di lapangan juga tidak selalu langsung terakomodasi dalam sistem administrasi.

Melalui pengembangan pemutakhiran data berbasis RT, Disdukcapil Kutim berupaya memperkuat peran pengurus lingkungan dalam membantu mengidentifikasi dinamika kependudukan. Dengan demikian, pembaruan informasi penduduk dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai kondisi di lapangan.

Upaya ini menjadi bagian dari dorongan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola administrasi kependudukan yang lebih tertib dan akurat. Sebab, data penduduk bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan, melainkan salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan, merancang program pembangunan, hingga memastikan pelayanan publik tepat sasaran. (Kei/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button