Bujurnews – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman memastikan tidak ada ganti rugi saat pembangunan listrik desa yang akan dikerjakan oleh PLN apabila ada warga yang tidak mau dialiri listrik.
Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini, PLN akan meneruskan pembangunan listrik desa di 15 desa yang tersebar di 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Telen.
Sebelum pembangunan dimulai, Ardiansyah meminta kepada perangkat desa agar memastikan tidak ada ganti rugi saat pembangunan berlangsung atau saat sudah selesai.
“Jangan sampai PLN itu tersangka karena ada warga yang tidak mau dialiri listrik wilayahnya, kalau dialiri jaringan harus ganti rugi, oleh karenanya di dalam regulasi ini sebenarnya nggak ada,” ungkap Ardiansyah kepada awak media, baru-baru ini.
Kata dia, jangan sampai hal itu justru menyandera untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan listrik.
Ia juga menyampaikan wilayah yang akan dipasangan jaringan juga telah siap, termasuk salah satunya Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, dimana materialnya sudah siap akan dipasangi.
Selain itu, PLN juga menjadwalkan akan menyelesaikan pembangunan listrik di Kutai Timur secara keseluruhan 100 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Kalau jadwalnya sudah ada itu sampai 2024, seluruh kecamatan termasuk Sandaran,” ucapnya.
Untik diketahui, berdasarkan roadmap PLN untuk pembangunan listrik desa di Kutim tahun ini awalnya hanya 7 desa saja, namun bertambah menajdi 15 desa.
Berikut daftar desa yang akan dimulai pembangunan listrik tahun 2023 ini:
Desa Sekerat, Desa Muara Bengalon, Desa Mata Air, Desa Bukit Permata, Desa Melan, Desa Kolek, Desa Kerayaan, Desa Perupuk, Desa Tanjung Manis, Desa Marukangan, Desa Susuk Luar, Desa Susuk Dalam, Desa susuk Tengah, Desa Long Noran dan Desa Rantau Panjang. (adv/bjn-02)
