Bujurnews – Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini kembali bertemu Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Selasa (15/2/2022).
Audensi singkat tersebut untuk memberikan gambaran tentang kondisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltim.
“Kami tadi menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur dalam sesi wawancara sekitar pukul 5 sore nanti,” kata Rini Suryarini usai bertemu Wagub Hadi Mulyadi.
Wawancara akan dilakukan oleh tim penilai pusat yang terdiri dari 9 orang berasal dari beragam stakeholder, mulai dari kementerian, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan lainnya.
Materi yang disiapkan terkait regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi untuk mendorong perlindungan kepada masyarakat pekerja yang ada di Kalimantan Timur.
Dukungan pemerintah daerah itu antara lain berupa surat edaran gubernur dan para bupati serta wali kota untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Seluruhnya sudah terimplementasi dengan baik di Kalimantan Timur.
Rini mengungkapkan dalam nominasi ini, Kaltim memiliki keunggulan dibanding provinsi lain di Indonesia, terutama dalam kaitan cakupan perlindungannya.
“Kaltim memberikan cakupan perlindungan untuk empat program. Yakni jaminan perlindungan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua dan pensiun untuk non ASN. Ini belum ada provinsi lain di Indonesia yang melakukan,” ungkap Rini.
Total cakupan coverage share kepesertaan non ASN di Kaltim mencapai 71.133 tenaga kerja. Dengan keseluruhan non ASN yang dibiayai provinsi menjadi yang terbanyak yakni 10.277 orang.
“Untuk jaminan perlindungan ketenagakerjaan non ASN, baik provinsi maupun kabupaten dan kota seluruhnya sudah seratus persen. Hanya Samarinda 75 persen dan Mahakam Ulu 52 persen,” ungkap Rini lagi.
Dengan perhatian besar pemerintah daerah itu, Rini yakin Kaltim akan sukses meraih penghargaan jaminan perlindungan sosial tertinggi secara nasional tahun 2021. (sul/adpimprov kaltim)
Editor: Raymond
