Kegiatan Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) H Hadi Mulyadi di Hotel Grand Inna Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/09/2022).
Wagub Hadi dalam sambutannya menjelaskan, bahwa pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan baik. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, terdapat peraturan mengenai otonomi yang lebih luas yang bisa dijalankan oleh Direktur RSUD. Sedangkan untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan.
“Karena itu saya menganggap rakor ini sangat penting, agar Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kaltim bisa bekerja secara maksimal melayani masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.
Dengan rakor ini, diharapkan Pemprov Kaltim kemudian dapat membuat turunan produk hukum RSUD KorprI, utamanya mengenai Susunan Organisasai dan Tata Kerja (SOTK) dengan UOBK dan status PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) BLUD secara penuh.
Hadi Mulyadi juga mengingatkan agar Direktur RSUD dapat bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.
“Laporannya antara lain seperti laporan atas pengelolaan keuangan, barang, dan jasa, serta pengelolaan kepegawaian. Sementara itu, pihak rumah sakit tetap saja menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala daerah,” ujar Hadi.
Orang nomor dua di Kaltim itu meminta kepada organisasi-organisasi terkait seperti Biro Hukum dan Biro Organisasi untuk dapat menindaklajuti UOBK ini agar benar-benar dapat berfungsi dengan baik.
Hadir dalam kegiatan Kadis Kesehatan Kaltim diwakili Sekretaris Dinkes Kaltim Masitah dan Direktur RSUD Korpri Kaltim Dr E Harleni Aroma. Hadir pula sebagai narasumber Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Dr Cheka Virgowansyah dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Eko Wulandaru dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dr R Heru Aryadi. (rz/adv/kominfokaltim)
