SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin meminta agar Pemprov Kaltim segera memberikan kejelasan nasib penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebanyak 1.170 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kaltim.
Komisi IV DPRD Kaltim kata dia, sudah berulang kali menerima keluhan dari ribuan tenaga PPPK guru tersebut, karena sejak 4 bulan terakhir ini belum juga menerima tunjangan.
“Saya ingin mengingatkan kembali terkait proses rekrutmen sekaligus distribusi PPPK itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Ini curhatan dari rekan-rekan PPPK Kaltim yang kurang lebih sekitar 1.170 orang yang sampai saat ini belum mendapatkan hak TPP,” katanya.
Padahal, lanjut Salehuddin, TPP kepada seluruh ASN yang ada di Kaltim telah dicairkan. ASN sudah mendapatkan itu. Tapi PPPK sampai saat ini sudah 4 bulan belum mendapatkan,
Politisi dari partai Golkar ini mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk dapat segera berkomunikasi kepada Gubernur Kaltim terkait percepatan Pergub. “Kami ingatkan agar bagaimana bapak melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah provinsi, terutama Gubernur dalam hal proses percepatan Pergub, agar BKD bisa cepat merealisasikan itu,” katanya.
Dia menyebut, nasib 1.170 orang PPPK guru ini sangat memprihatinkan. Dimana dalam proses adaptasi penempatan baru, tunjangan mereka tidak juga dibayarkan. “Ini miris, mereka dalam proses adaptasi. Karena distribusi penempatan itu tidak linier dengan usulan mereka. Ada yang tinggal di Kutim tapi ditempatkan di Kubar atau sebaliknya. Proses adaptasi ini tentunya sangat meresahkan mereka, apalagi mereka punya keluarga. Kalau ini tidak segera direalisasikan, maka akan luar biasa dampaknya. Mereka dituntut mengajar, tapi ekonomi tidak diperhatikan, ” tutupnya. (adv/tw)
