Bujurnews, Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang menyebutkan pemerintah kabupaten (Pemkab) harus siap dikritik oleh siapapun, apalagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dikatakan oleh Kasmidi usai mendapat kritik dari Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman saat di Rapat Paripurna ke-18 tentang Penyampaian tanggapan Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.
Mendengar hal itu, Kasmidi menilai hal tersebut merupakan kewajaran sebab suara anggota DPRD termasuk suara dari rakyat.
“Apa yang disampaikan Pak Anggota Dewan (Faizal Rachman) itu bagian dari pada suara-suara yang didapat dari masyarakat, saya pikir wajar-wajar saja menyampaikan kritikan kepada kami,” ujarnya, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya, sebagai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang menyelenggarakan APBD harus siap apabila diberi kritikan, terlebih dikritik oleh DPRD karena peran legislatif merupakan sebagai pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.
Lanjutnya, soal penyerapan APBD 2023 murni yang terkesan lambat, ia mengaku saat ini masih berproses, misalnya proses pelelangan.
Pihaknya juga sangat menyayangkan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang cepat, seharusnya menjadi tolak ukur setiap tahunnya. Jangan sampai justru start penyerapan APBD agak lambat.
“Harapan saya selaku Wakil Bupati yang sudah berproses dan sudah ada pemenang langsung action di lapangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Faizal Rachman mengkritik akan kinerja penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim sebesar Rp 5,9 triliun yang belum terserap maksimal di bidang infrastruktur. Selain itu, Faizal juga mendapat laporan terkait pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan di Kutim yang kurang baik. (Adv/Bjn-02/Ja)
