Bujurnews, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim mengadakan rembuk stunting di D’Lounge Hotel Royal Victoria pada hari Senin (25/3/2024).
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kutim, Siti Robiah, Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Sulastin, perwakilan Camat se-Kutim, PLKN se-Kutim, serta undangan lainnya.
Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan, angka stunting di Kabupaten Kutim mengalami penurunan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting mencapai 17,04 persen, namun berdasarkan Data e-PPBGM Semester 1 dan 2 tahun 2024, angka prevalensi resiko stunting turun menjadi 16,4 persen pada bulan Februari.
“Hal ini merupakan kabar gembira, namun kita harus terus mengupayakan yang lebih baik agar Kabupaten Kutim dapat bebas dari stunting,” ungkap Kasmidi.
Kasmidi juga menekankan pentingnya kualitas data dalam perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting. Dia meminta agar petugas di tingkat desa atau kelurahan, termasuk bidan desa dan petugas gizi puskesmas, melakukan penelusuran dan penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting, serta melibatkan dokter anak dalam penanganannya.
Kepada para Camat, Kasmidi memerintahkan untuk memfasilitasi dan mengalokasikan kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan melalui dana desa atau dana yang dikelola oleh kelurahan.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kaltim, Sunarto, menyampaikan bahwa intervensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
“BKKBN berperan dalam intervensi sensitif, dengan memberdayakan keluarga dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk meningkatkan pemahaman terhadap gizi seimbang dan stimulasi yang tepat bagi tumbuh kembang anak,” ucap Sunarto.
“Semoga rembuk stunting ini dapat meningkatkan pemahaman keluarga terhadap program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, serta meningkatkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaannya,” tambahnya.(adl/ja)
