DPRD Kutai Timur Dorong Transparansi Pemerintahan melalui LKPJ Bupati Kutim Tahun 2023
Bujurnews, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim untuk Tahun Anggaran 2023 adalah langkah penting dalam menjaga transparansi pemerintahan.
Penyampaian tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus, Hepnie Armansyah, dalam rapat paripurna ke-24 di ruang sidang utama DPRD Kutim.
Hepnie menjelaskan bahwa LKPJ adalah dokumen yang memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
“Tujuan dari penyusunan LKPJ adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran,” jelasnya.
Selain itu, penyusunan LKPJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati Kutai Timur telah menyampaikan LKPJ dalam Sidang Paripurna DPRD Kutim pada 21 Maret 2024.
“Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Kutai Timur segera membentuk Panitia Khusus yang akan melakukan pembahasan melalui Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 21 Maret 2024,” tambahnya.
Hepnie juga menekankan bahwa proses penyusunan LKPJ mengacu pada peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
“Panitia Khusus telah melakukan serangkaian rapat dan kunjungan kerja untuk mengevaluasi LKPJ,” ungkapnya.
Panitia Khusus berharap bahwa rekomendasi yang diberikan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan di Kutai Timur.
“Panitia Khusus tentang LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 meminta agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan Kabupaten Kutai Timur akan menunjukkan perkembangan signifikan untuk kemaslahatan bersama,” pungkasnya.(adv/adl/ja)
