Fraksi Golkar Apresiasi Surplus APBD Kutim TA 2023, Beri Catatan untuk Perbaikan ke Depan
Bujurnews – Anggota Fraksi Golongan Berkarya (Golkar), Maswar, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Ke-27 mengenai Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Dalam penyampaiannya, Maswar menyoroti capaian positif berupa surplus anggaran dan peningkatan aset daerah yang signifikan, serta memberikan beberapa catatan untuk perbaikan ke depan.
Maswar menyebutkan bahwa Kabupaten Kutai Timur berhasil mencatat surplus anggaran sebesar Rp 1,05 triliun untuk tahun anggaran 2023. Angka ini, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,07 triliun, tetap menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah.
“Pelaksanaan APBD TA 2023 merupakan implementasi dari RPJMD 2021-2026 tahun ke-5, dan kami sangat mengapresiasi surplus yang dicapai, meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun lalu,” ungkap Maswar.
Selain itu, Maswar menyoroti kenaikan aset daerah yang sangat signifikan. Pada tahun anggaran 2023, jumlah aset daerah tercatat sebesar Rp 18 triliun, meningkat sebesar Rp 5 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 15,4 triliun. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan aset oleh pemerintah daerah.
“Jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp 18 triliun hendaknya tata kelola atau manajemen aset dijalankan dengan optimal mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pemeliharaan dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Meskipun terdapat pencapaian yang positif, Maswar juga memberikan beberapa catatan dan masukan untuk perbaikan ke depan. Dia menggarisbawahi perlunya optimalisasi penghitungan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perbaikan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan infrastruktur fisik. Selain itu, percepatan penyelesaian proyek Multy Years Contract (MYC) juga menjadi perhatian agar hambatan teknis dapat segera diatasi dan proyek dapat selesai tepat waktu.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2023. Mereka berharap catatan dan masukan yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan konstruktif dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD ke depannya, guna mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kutai Timur.(adv/adl/ja)
