
Bujurnews, Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Semester I tahun 2024, bertempat di Aula Hotel Teras Belad, Kecamatan Sangatta Utara pada Senin, (9/9/2024). Acara yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 13.11 WITA ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menangani masalah stunting di wilayah tersebut secara menyeluruh.
Koordinator Program Manager (KPM) Satuan Tugas (Satgas) Stunting Kalimantan Timur, Ns. Masdar John, menyampaikan bahwa secara umum, Kalimantan Timur mengalami penurunan prevalensi stunting dari 23,9% menjadi 22,9%. Namun, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 21,6%, dan jauh dari target prevalensi stunting nasional sebesar 14% pada tahun 2024 serta standar World Health Organization (WHO) yang menetapkan batas di bawah 20%.
“Di Kalimantan Timur, ada lima kabupaten yang mengalami kenaikan angka stunting, salah satunya Kutai Timur. Sebelumnya, Kutai Timur sempat mengalami penurunan dari 27% ke 24%, namun sekarang naik lagi menjadi 29%,” ungkap Masdar.
Data e-PPGBM per Juni 2024 menunjukkan bahwa angka stunting terbesar di Kabupaten Kutai Timur terdapat di Kecamatan Muara Bengkal, dengan 224 anak yang terkena stunting. Sebaliknya, Kecamatan Batu Ampar memiliki kasus stunting terendah dengan hanya 5 anak. Beberapa kecamatan lainnya juga memiliki angka stunting yang cukup tinggi, seperti Muara Wahau I dan II yang masing-masing mencatat 110 kasus, serta Kongbeng dengan 137 kasus.
Masdar menjelaskan bahwa tingginya angka stunting di beberapa wilayah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk tantangan dalam pengumpulan data dan kurangnya partisipation masyarakat di Posyandu.
“Sering kali survei tidak mencakup seluruh populasi. Sebagai contoh, dari seribu balita di suatu wilayah, hanya 500 yang rutin datang ke Posyandu. Dari jumlah itu, balita yang berisiko stunting bisa segera mendapatkan intervensi, sementara 500 lainnya yang tidak hadir justru sering menjadi bagian dari blok sensus survei, dan banyak dari mereka terindikasi stunting,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat di Posyandu, dengan target setidaknya 90 persen balita hadir secara rutin.
“Dengan partisipasi yang tinggi, kita bisa lebih cepat mengidentifikasi anak yang berisiko stunting dan melakukan intervensi yang diperlukan,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris DPPKB Kutai Timur, Mustika, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan data stunting di delapan kecamatan, dengan fokus pada dua kecamatan setiap semesternya.
“Pada semester ini, fokus kami di Muara Bengkal dan Muara Ancalong dengan 10 kasus anak stunting yang telah diverifikasi oleh tim pakar dari 20 kasus yang diajukan,” ujar Mustika.
Tim pakar yang terlibat dalam verifikasi terdiri dari dokter anak, dokter ahli gizi, dan psikolog. “Mereka yang berhak menentukan apakah seorang anak mengalami stunting atau tidak,” tutupnya.(adl/ja)