Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib minta pemerintah untuk segera mengevaluasi manajamen PT Laut Bontang Bersinar (LBB) terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
Hal ini lantaran PT LBB diketahui menunggak gaji karywan selama tiga bulan dan belum membayar kontribusi tetap yang totalnya mencapai Rp451 juta dalam tujuh bulan. Padahal penghasilan perusahaan tersebut dilaporkan mencapai angka yang signifikan, merentang antara Rp600 juta hingga Rp800 juta setiap bulannya.
“Ini kan menjadi tanda tanya, penghasilan mereka besar tapi gaji karyawan dan kontribusinya tidak ditunaikan, memang perlu dievaluasi manajemennya. Ada apa?,” ujarnya Senin (4/11/2024).
Sahib berpendapat dengan pendapatan yang sedemikian tinggi, PT LBB mestinya mampu untuk mencukupi gaji karyawan.
“Jika dana yang tersedia tidak digunakan dengan benar, ini menjadi pertanda adanya masalah serius dalam manajemen keuangan perusahaan,” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem tersebut juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran perusahaan.
“Kalau pengawasan sudah pengawasan tidak berjalan baik maka tindakan tegas memang perlu dipertimbangkan, misalnya pembubaran perusahaan. Jadi PT LBB tidak boleh terus beroperasi dalam kondisi yang tidak sehat seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, Polres Bontang tengah melakukan penyelidikan terhadap anak usaha Perumda AUJ Bontang ini terkait dugaan korupsi di PT LBB, sementara Inspektorat Daerah Kota Bontang melaksanakan audit untuk menelusuri penyebab permasalahan ini. (adv/ape)
