Bujurnews, Samarinda — Pemerintah Kota Samarinda menggelar pertemuan strategis dengan para pelaku distribusi bahan pokok dan penting (Bapokting) di Ruang Rapat Mangkupelas, Balai Kota Samarinda, Senin (19/5/2025). Audiensi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Dr Andi Harun sebagai bentuk respons proaktif terhadap isu ketersediaan pasokan, fluktuasi harga bahan pokok, dan pengendalian inflasi yang tengah menjadi sorotan di tingkat nasional maupun daerah.
Didampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Asisten II Marnabas Patiroy, Staf Ahli Wali Kota Isfihani, Kepala Dinas Perdagangan Nurrahmani, dan Kabag Ekonomi Yuyum Puspitaningrum, Wali Kota menyampaikan bahwa keberlangsungan distribusi bahan pangan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok Bapokting di Samarinda berjalan dengan lancar. Pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak wajar,” tegas Wali Kota Andi Harun.
Sejumlah distributor dan pelaku usaha strategis turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Perum Bulog, Perusda Varia Niaga Samarinda, Asosiasi Peternak Sapi Kaltim, pelelangan ikan, serta perwakilan dari PT Ayam Sakti, PT Ayam Makmur, dan jaringan ritel modern seperti Lotte Mart, Indogrosir, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Eramart, dan Foodmart.
Merujuk data BPS Kota Samarinda, inflasi year-on-year (yoy) pada April 2025 tercatat sebesar 2,84 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. Komoditas seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah menunjukkan tren kenaikan harga dalam tiga bulan terakhir. Situasi ini sejalan dengan kondisi nasional, di mana menurut BPS RI, inflasi bahan makanan secara nasional berada di angka 3,76 persen yoy per April 2025.
Wali Kota menyoroti bahwa sektor pangan menjadi elemen yang paling sensitif terhadap gejolak harga. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data dan distribusi yang lebih presisi.
“Kita butuh sistem pengendalian inflasi yang berbasis data real-time. Harus ada early warning system yang mampu mendeteksi lebih dini potensi kelangkaan atau lonjakan harga. Ini penting agar intervensi kebijakan bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini berada pada angka 8,66 persen (data BPS Kota Samarinda Triwulan I-2025), jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 4,8 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada 6,17 persen.
“Ini menjadi indikator positif bahwa fundamental ekonomi Kota Samarinda cukup kuat, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan stabilitas sektor perdagangan. Kontribusi dari sektor pangan dan distribusinya tidak bisa diabaikan dalam hal ini,” tambah Andi Harun.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi untuk menjaga kelancaran pasokan, transparansi harga, serta pencegahan terhadap praktik penimbunan barang. Pemerintah Kota juga mendorong distributor agar aktif melaporkan kondisi stok dan harga secara berkala, sebagai bagian dari sistem pemantauan terpadu.
“Dengan kerja sama yang baik, kita tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga stabil, daya beli masyarakat juga akan terjaga,” pungkas Wali Kota.
Langkah-langkah lanjutan yang disiapkan Pemkot termasuk pemantauan intensif menjelang Hari Raya Idul Adha, operasi pasar bersubsidi, serta koordinasi rutin dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda dan BPS sebagai mitra data. (ape/ja)
