Bujurnews, Jakarta – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa tahun ini OIKN mendapat tugas strategis untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Tak hanya itu, OIKN juga mengelola anggaran untuk pemeliharaan aset terbangun.
“Anggaran disiapkan pada tahun 2025 sebesar Rp10 triliun. Itu termasuk pembangunan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontraktor tahun jamak. Ditargetkan rampung akhir 2027 hingga awal 2028,” kata Bimo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (4/9/2025).
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan dukungan anggaran akan berlanjut pada 2026 melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) sebesar Rp2,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan proyek yang sudah dimulai pada 2025. Namun, kebutuhan riil pembangunan pada 2026 mencapai Rp21,18 triliun.
“Dari kebutuhan tersebut, baru dialokasikan Rp6,2 triliun dalam SBPA 2026. Masih ada gap Rp14,92 triliun. Kami sudah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 14 Agustus 2025,” ungkapnya.
OIKN menargetkan pembangunan ekosistem IKN terus berlanjut hingga kawasan tersebut siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada 2028.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menyelesaikan sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) yang dimulai sejak era Presiden Jokowi. Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menyebutkan target penyelesaian proyek paling lambat tahun 2026.
“Masih ada proyek MYC yang belum selesai, mudah-mudahan tahun ini bisa rampung. Paling lambat 2026 sudah selesai. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol,” ujar Diana.
Dengan demikian, tongkat estafet pembangunan IKN kini resmi beralih ke OIKN, setelah PUPR menyelesaikan sebagian besar pekerjaan di periode 2022–2024.
