Bujurnews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Pengumuman paket kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025). Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Tadi hadir bersama Bapak Presiden membahas terkait kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi 2025. Program ini terdiri atas delapan program akselerasi yang berjalan hingga akhir tahun 2025, empat program yang berlanjut di 2026, serta lima program terkait penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.
Paket ekonomi 2025 senilai Rp 16,23 triliun tersebut mencakup delapan program utama, di antaranya:
• Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dengan uang saku setara UMP sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan.
• Perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), khusus sektor pariwisata 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025.
• Bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga Desember.
• Subsidi iuran JKK dan JKM sebesar 50% selama enam bulan bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk ojol, sopir, kurir, hingga pekerja logistik.
• Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%.
• Program Padat Karya Tunai (cash for work) melalui Kemenhub dan Kementerian PUPR, berlangsung September–Desember 2025.
• Percepatan deregulasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
• Program Perkotaan berupa peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran digital bagi pelaku UMKM dan pekerja gig economy.
Program Lanjutan di 2026
Selain delapan program tersebut, pemerintah juga menyiapkan empat program lanjutan di 2026, yakni:
• Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM serta penyesuaian kriteria penerimanya.
• Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwisata.
• PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya.
• Diskon iuran JKK dan JKM untuk seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU).
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
Adapun lima program tambahan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, antara lain:
• Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
• Program replanting perkebunan rakyat.
• Kampung Nelayan Merah Putih.
• Revitalisasi tambak pantura.
• Modernisasi kapal nelayan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberi dampak langsung pada masyarakat, khususnya pekerja, pelaku UMKM, serta sektor strategis seperti pariwisata, perumahan, dan perikanan. “Dengan berbagai intervensi ini, pemerintah berharap ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan daya beli masyarakat terjaga hingga akhir tahun,” ucapnya.
