Bujurnews, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan pemerintah tidak menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan dana program digunakan sesuai tujuan, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua disuruh masak. Itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna,” kata Dadan dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10).
Dadan menegaskan, penyaluran MBG dalam bentuk makanan siap santap langsung ke sekolah-sekolah dianggap lebih efektif. Selain menjamin anak-anak menerima gizi yang cukup, model ini juga memberi dampak ekonomi positif di daerah.
“Setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mendapatkan anggaran sekitar Rp10 miliar, di mana 85 persen di antaranya digunakan untuk membeli bahan baku dari produk pertanian lokal,” jelasnya.
Selain menggerakkan sektor pertanian, program MBG juga membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi ibu rumah tangga di sekitar lokasi dapur MBG.
“Di situ ada ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja, jadi bisa bekerja dan mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan begitu, kemiskinan ekstrem bisa kita kurangi di lokasi tempat SPPG berdiri,” tambah Dadan.
Sebelumnya, Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan pelaksanaan program MBG meskipun sejumlah kasus keracunan makanan sempat terjadi. Ia menyebut Presiden meminta agar pelaksanaan program terus dipercepat karena banyak masyarakat yang menantikan manfaatnya.
“Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Meski demikian, pemerintah tetap mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang terbukti bermasalah dalam penyaluran makanan.
