Bujurnews.com, Samarinda- Di tengah semarak peringatan Hari Pahlawan, semangat juang rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyala. Puluhan warga dari beragam latar belakang mendirikan posko tenda protes di Taman Samarendah, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (10/11/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan perlawanan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak adil, dan akan berlangsung hingga 13 November mendatang dengan mimbar bebas orasi untuk menyuarakan aspirasi.
Vendy Meru, Ketua Presidium Forum Aksi Rakyat Kaltim, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah pusat. “Ini adalah kelanjutan gerakan kami sejak 16 Oktober lalu. Kami sudah memberikan batas waktu 14 hari, namun hingga kini belum ada respons positif,” tegas Vendy di hadapan massa yang antusias.
Mengaitkan dengan Hari Pahlawan, Vendy menyoroti kontribusi heroik Kaltim bagi bangsa. “Kaltim telah menyumbang devisa negara hingga ratusan triliun rupiah pada 2024, tapi apa balasannya? Infrastruktur kami tertinggal jauh. Bandara APT yang katanya internasional malah ditumbuhi rumput setinggi 60 cm, jalan-jalan berlubang di mana-mana. Ini ketidakadilan yang tak bisa dibiarkan!”.
Aksi ini dihadiri berbagai elemen Forum Aksi Rakyat Kaltim (FRAKSI KALTIM), termasuk:
DPP LPADKT bersama DPC Samarinda, Kukar, Kutim, dan Bontang
GEPAK KUNING Kota Samarinda
FKPPI Samarinda
DAKUBA Kaltim & DAKUBA Samarinda
GERDAYAK Kaltim
Keluarga Besar Laskar Merah Putih (LMP) Samarinda
PERPEDAYAK KALTIM
Ketua DAD Kaltim H. Viktor Yuan, SH, MH
Damang Kapakat Isen Mulang Kaltim (KIMKT) Paulo Salatan
Kepala Adat Desa Budaya Pampang Amai Esrom Palan
Perwakilan Masyarakat Jahab
Aktivis mahasiswa Unmul Renaldi Saputra
Aktivis pemuda Fernando Edang Langit
Aktivis Andi Andis
Ketua Kerukunan Keluarga Dayak Modang Kaltim Jonnie Eka Saputra
TAMENG ADAT BORNEO Kota Samarinda
KNPI Kaltim
Aksi damai ini semakin bergaung dengan orasi dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Victor Juan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim. “Seperti para pahlawan merebut kemerdekaan dari penjajah dulu, hari ini kita harus merebut kembali kekayaan bangsa yang dirampas oleh kebijakan pusat,” seru Victor, disambut tepuk tangan meriah dari peserta.
Posko tenda ini bukan sekadar simbol, tapi manifestasi persatuan rakyat Kaltim. “Kami bukan anti-pemerintah, tapi kami menuntut perlakuan adil. Di Kaltim ada puluhan suku yang hidup harmonis, semuanya merasakan dampak ketidakadilan ini,” lanjut Vendy. Sebagai aksi simbolik, para peserta juga membagikan jaket pelampung, mengingatkan ancaman penutupan jalur Sungai Mahakam jika tuntutan tak digubris.
Ancaman eskalasi pun tak bisa dihindari. “Kami tak ingin frontal, tapi jika suara kami tetap tak didengar, kami terpaksa menutup jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam. Itu satu-satunya cara agar pusat sadar betapa pentingnya Kaltim bagi ekonomi nasional,” papar Vendy dengan nada prihatin.
Gerakan ini murni lahir dari aspirasi rakyat, dihadiri tetua adat dan ketua forum tanpa campur tangan politik atau golongan. Mereka bersatu demi keadilan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim, yang selama ini lebih menguntungkan pusat ketimbang daerah penghasil.
“Kami yakin Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan jeritan hati rakyat ini dan merevisi kebijakan Menteri Keuangan,” harap Victor dalam penutup orasinya. (*)
