Bujurnews.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan uang negara hasil rampasan koruptor tidak dibiarkan mengendap tanpa pemanfaatan. Kepala Negara menyatakan dana yang berhasil dipulihkan harus segera dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Prabowo menyebut sejumlah program yang akan dibiayai dari uang rampasan korupsi, mulai dari digitalisasi pendidikan, perbaikan sekolah, pembangunan kampung nelayan, hingga tambahan anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, dana pengganti dari koruptor juga akan dialokasikan untuk membantu pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menghadiri seremonial penyerahan Rp 13,2 triliun hasil penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa dana tersebut dapat segera digunakan untuk revitalisasi ribuan sekolah di Indonesia.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.
Tidak hanya sekolah, Prabowo menambahkan bahwa dana tersebut juga mampu mendukung pembangunan ratusan kampung nelayan dengan fasilitas modern.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” jelasnya.
Pada kesempatan terpisah di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo memerintahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar sebagian dana sitaan korupsi CPO disisihkan untuk memperkuat anggaran beasiswa LPDP.
“Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa anggaran LPDP akan terus ditambah, baik dari efisiensi anggaran maupun dari uang rampasan koruptor.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa dana pengganti dari para koruptor akan digunakan untuk membayar sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mengurangi beban fiskal dan mempercepat efisiensi pembiayaan proyek strategis nasional.
Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan uang hasil kejahatan korupsi mengendap tanpa manfaat. Ia menilai dana rampasan harus menjadi modal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita pastikan uang negara kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam pemulihan keuangan negara sekaligus memperkuat agenda prioritas mulai dari pendidikan, infrastruktur nelayan, hingga pengelolaan utang nasional.
