Bujurnews, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan efisiensi anggaran saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terkait Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-14 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan catatan serta masukan konstruktif terhadap rancangan anggaran tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan terhadap nota keuangan rancangan APBD 2026,” ujar Ade.
Ia memaparkan adanya peningkatan pendapatan daerah yang melampaui target awal. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4,8 triliun naik menjadi Rp5,7 triliun pada tahap finalisasi.
Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD melalui fungsi pengawasannya.
Menanggapi catatan Fraksi Nasdem mengenai perlunya alokasi anggaran yang proporsional dan transparan, Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan belanja secara efisien dan terbuka, terlebih dengan adanya peningkatan signifikan pada pendapatan dan belanja daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2026 pada tahap berikutnya hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.
“Semoga kerja keras dan kebersamaan semua pihak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kutim,” tutupnya. (Ma/ja)
