Hasanuddin Mas’ud Pertanyakan Aktivitas STS di Muara Berau yang Belum Beri Kontribusi PAD
Bujurnews.com, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur menyoroti maraknya aktivitas Ship to Ship (STS) di Perairan Muara Berau yang hingga kini belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal lokasi tersebut secara administratif berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim karena berada dalam radius 12 mil laut.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan aktivitas bongkar muat di kawasan tersebut berlangsung dalam skala besar setiap bulan. Berdasarkan catatan yang diterima DPRD, sedikitnya terdapat sekitar 150 kapal yang melakukan kegiatan STS di Muara Berau.
Hasanuddin menjelaskan bahwa potensi perputaran ekonominya sangat signifikan. Dengan estimasi satu kapal membawa muatan sekitar 75.000 ton dan nilai barang mencapai Rp1 juta per ton, transaksi yang berlangsung di perairan tersebut dapat mencapai Rp7 hingga Rp8 triliun per bulan.
Ia menambahkan bahwa aktivitas serupa juga terjadi di Muara Jawa, meski dalam jumlah lebih kecil, sekitar 10 hingga 30 kapal per bulan. Namun, kegiatan ekonomi yang besar itu tetap belum memberikan pemasukan bagi kas daerah.
Menurutnya, absennya kontribusi PAD dari aktivitas STS merupakan ironi mengingat provinsi tetap harus menanggung berbagai risiko. Mulai dari potensi pencemaran lingkungan, tumpahan batubara, hingga ancaman kecelakaan kapal.
Hasanuddin menilai pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi regulasi yang berlaku serta meninjau ulang kewenangan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan. Ia menekankan bahwa kegiatan berskala besar tidak boleh terus berlangsung tanpa memberi manfaat nyata kepada daerah.
“Kita berharap ada mekanisme yang jelas agar aktivitas ekonomi sebesar ini tidak hanya lewat, tetapi benar-benar berkontribusi bagi pembangunan Kaltim,” ujarnya. (Adv/Rir)
