Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan APBD 2026
Bujurnews.com, Kaltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-45 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Sabtu (29/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dengan didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Hadir pula Sekdaprov Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim dalam pertemuan tersebut, Sabtu (29/11/2025).
Dalam kesempatan itu, tujuh fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umumnya masing-masing melalui juru bicara fraksi. Mereka adalah Syahariah Mas’ud (Golkar), Abdul Rachman Bolong (Gerindra), Sugiyono (PDI Perjuangan), Abdurahman KA (PKB), Abdul Giaz (PAN–Nasdem), Subandi (PKS), dan Nurhadi Saputra (Demokrat–PPP).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan pandangan fraksi merupakan bagian krusial dalam proses penyusunan APBD 2026. “Tahapan ini bukan hanya formalitas, tetapi ruang bagi fraksi-fraksi untuk memberi catatan strategis sebagai dasar pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.
Setiap fraksi menyampaikan sorotan mengenai dinamika fiskal Kaltim dan strategi anggaran yang perlu diperkuat. Beberapa fraksi menekankan pentingnya menjaga efektivitas belanja publik di tengah penurunan transfer pusat serta perlunya akselerasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Sekdaprov Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi akan menjadi pedoman pemerintah dalam menyempurnakan dokumen anggaran. “Kami pastikan setiap masukan akan dikaji secara teknis dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan APBD yang responsif,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari pembahasan mendalam antara DPRD dan Pemprov Kaltim sebelum Ranperda APBD 2026 ditetapkan dalam paripurna berikutnya. Melalui mekanisme ini, DPRD menegaskan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. (Adv/Rir)
