Paripurna ke-45 Bahas Arah Kebijakan APBD 2026, DPRD Kaltim Soroti Fondasi Fiskal Daerah
Bujurnews.com, Kaltim – DPRD Provinsi Kalimantan Timur resmi melaksanakan Rapat Paripurna ke-45 untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025) malam.
Rapat turut dihadiri unsur pimpinan dewan, yakni Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Sementara pemerintah provinsi diwakili Sekdaprov Sri Wahyuni.
Pandangan umum fraksi dibacakan secara bergantian oleh masing-masing juru bicara. Mereka menyampaikan berbagai catatan tentang kondisi fiskal Kaltim, termasuk tekanan akibat pemangkasan dana transfer serta strategi adaptasi yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa APBD tidak hanya sebatas angka belanja, tetapi arah kebijakan pembangunan. “Fraksi-fraksi memberikan catatan strategis yang harus menjadi perhatian utama. Kita ingin APBD 2026 bukan sekadar tersusun, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Beberapa fraksi menyoal urgensi efektivitas belanja pembangunan, terutama pada sektor prioritas seperti pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan penguatan kualitas SDM. Ada pula fraksi yang menekankan pentingnya akurasi data perencanaan serta pengawasan ketat terhadap program prioritas.
Sekdaprov Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim siap merespons setiap masukan fraksi melalui pembahasan lebih rinci di tingkat Badan Anggaran. Ia memastikan pemerintah dan DPRD memiliki semangat yang sama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dengan terlaksananya paripurna ke-45, DPRD Kaltim memasuki fase pembahasan lanjutan dalam penyusunan APBD 2026. Tahapan ini menjadi penentu arah pembangunan Kaltim di tengah dinamika fiskal yang menantang. (Adv/Rir)
