Bujurnews.com – Rekaman citra satelit dari 2016 hingga 2025 memperlihatkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tersebut menjadi faktor utama pemicu banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, bukan semata akibat cuaca ekstrem seperti yang disampaikan pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menyebut dalam satu dekade terakhir sekitar 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak akibat aktivitas sejumlah perusahaan.
“Perusakan hutan di sana itu dipicu oleh beberapa perusahaan. Jadi kami menyangkal pernyataan Gubernur Sumut bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan,” ujar Rianda dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Nada serupa disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Regional Barat. Mereka menilai bencana banjir dan longsor di Sumatra merupakan dampak dari krisis iklim yang diperparah oleh deforestasi dan masifnya pemberian izin konsesi pertambangan serta perkebunan.
LBH menyoroti lemahnya tata kelola kawasan hutan oleh pemerintah pusat. Menurut mereka, kemudahan pemberian izin usaha di sektor ekstraktif telah memperparah kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Sumatra.
“Hal ini menunjukkan gagalnya pemerintah dalam tata kelola kawasan hutan yang semrawut, dengan mempermudah izin perkebunan, pertambangan, serta proyek-proyek PLTA di berbagai titik,” tulis LBH.
LBH mencatat pada 2020–2024 ratusan ribu hektare hutan di Sumatra Barat rusak. Sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung di perbukitan Taman Nasional Kerinci Seblat juga teridentifikasi rusak berdasarkan citra satelit. Tambang ilegal dan pembalakan liar di Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan turut memperburuk situasi.
Akibat hilangnya vegetasi, daerah-daerah tersebut kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga limpasan besar langsung mengarah ke pemukiman warga seperti yang terjadi di Kota Padang.
LBH mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, ESDM, hingga KLHK untuk mengevaluasi total perizinan dan memberlakukan moratorium izin baru di sektor ekstraktif.
Banjir bandang dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Data BNPB pada Selasa (2/12) pagi mencatat 604 orang meninggal dunia:
1. Sumatra Utara: 283 korban
2. Sumatra Barat: 165 korban
3. Aceh: 156 korban
Jumlah ini diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses pencarian dan pendataan yang terus berlangsung.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution sebelumnya menyebut bencana ini dipicu oleh cuaca ekstrem dan hujan berintensitas tinggi. Melalui akun Instagram-nya, Bobby menjelaskan bahwa curah hujan yang berlangsung lama mengakibatkan banjir dan longsor di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, hingga Tapanuli Selatan.
“Cuaca ekstrem dan hujan yang berlangsung lama menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi ini, merendam ribuan rumah, memutus akses jalan, dan menelan korban jiwa,” tulisnya.
Perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan organisasi lingkungan memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyebab bencana. Meski cuaca ekstrem menjadi faktor pemicu, kelompok lingkungan menegaskan kerusakan hutan dan perubahan fungsi lahan lah yang memperparah dampak bencana di Sumatra.
